Indonesia Akan Kelola Ganti Rugi Kasus Montara

Pasca gugatan class action dari 15 ribu orang petani dan nelayan Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) kemarin (Kamis, 24 November 2022) menggelar jumpa pers. Tapi tunggu sebentar. Gugatan apa? Dan apa isi jumpa pers tersebut?

Gugatan yang dimaksud adalah buntut dari kasus tumpahan minyak Montara di Australia. Para petani dan nelayan tersebut didukung pihak Australia lewat Pengadilan Federal Australia di Sydney, pada Maret 2021 lalu. Dari gugatan tersebut, PTT Exploration and Production (PTTEP) asal Thailand dinyatakan bersalah dalam kasus ini.

Adapun jumlah ganti rugi yang didapat dari kemenangan gugatan tersebut adalah AUD 192 juta atau sekitar Rp 2 triliun. Dari jumlah itu, masing-masing petani (dari 15 ribu orang yang menggugat) akan mendapat sekitar USD 6.000 sebagai kompensasi kerugian yang mereka alami. 

Namun, dengan jumlah yang ganti rugi sebesar itu, bisa saja terjadi potensi salah kelola. Maka Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, rencananya akan membantu menanganinya.  

"Kita akan bantu kelola supaya uangnya tidak hilang. Bikin prfesional, misalnya bikin perahu, motor tempel, bikin organisasi penangkapan ikan. Pokoknya akan saya suruh orang profesional yang menghitung. Kita akan bikin foundation supaya 15 ribu rakyat NTT ini bisa sejahtera," kata Luhut Panjaitan dalam konferensi pers bertema Update Status Kasus Montara dan Penyampaian Hasil Negosiasi di kantor Kemenko Marves. 


Luhut Binsar Panjaitan dan Alue Dohong



Tapi tak hanya sampai di situ, melihat situasi di lapangan yang ternyata masih banyak kurangnya itikad baik, seperti belum tampaknya komitmen PTTEP untuk membayar ganti rugi pasca gugatan class action tersebut, serta tidak ikutnya keterlibatan Australia dalam perbaikan kondisi laut di sekitar kejadian, maka Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, akan melakukan rencana gugatan selanjutnya.

"Kami akan lakukan gugatan untuk perbaikan lingkungan laut. Ada kerusakan perairan dan lingkungan yang jumlah kerugiannya sekitar Rp 23 triliun dan juga harus ada biaya pemulihannya. Biaya tersebut diperkirakan sekitar Rp 4,4 triliun dan bisa terus bertambah," ungkap Alue. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kemenko Marves bahkan berencana membuat Peraturan Presiden (Perpres) untuk mewujudkannya. "Secara legal mereka (Thailand dan Australia) harus mengakui kesalahannya terhadap lingkungan."


Tumpahan minyak

Mengutip laman Kemenko Marves, insiden tersebut terjadi pada 2009, dimana tumpahan minyak yang bersumber dari PTTEP telah menyebabkan kerugian secara material dan kematian. Selain itu banyak para petani rumput laut dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian di kawasan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tumpahan minyak ini, menyebabkan 90.000 kilometer persegi telah mencemari Laut Timor yang bersumber dari lapangan Montara. Setidaknya 85 % tumpahan minyak ini terbawa oleh angin dan gelombang laut ke perairan Indonesia.

Menurut penelitian dari USAID-Perikanan-Lingkungan Hidup dan Pemerintah NTT pada 2011, menemukan paling tidak ada 64.000 hektare terumbu karang rusak atau sekitar 60 persen terumbu karang di perairan Laut Sawu hancur. Ikan-ikan dasar laut dan udang banyak yang mati.

Selain itu, tidak sedikit ikan hiu dan paus mati di perairan Laut Sawu. Kematian ikan kakap dan sardin menyebabkan berkurangnya tangkapan nelayan, sehingga menimbulkan kenaikan harga ikan di Kota Kupang naik.

Berbagai penyakit juga timbul di masyarakat, seperti gatal-gatal, borok dan lain-lain. Kematian juga menjadi masalah pada kasus ini termasuk sejumlah saksi penting kasus Montara ini.

Post a Comment

0 Comments