Main Ad

Penerapan PP No 36 Tahun 1959 untuk Deddy Corbuzier

Pemberian pangkat tituler kepada artis Deddy Corbuzier dengan tingkatan Letnan Kolonel (Letkol) menjadi topik yang cukup trending di mesin pencarian Google. Sebab, banyak yang bertanya-tanya mengapa warga sipil yang tak mempunyai dasar pendidikan militer, tidak cukup memahami strategi kemiliteran dan hierarki-nya, bisa tiba-tiba berada di posisi perwira menengah? Maka mari simak bersama wet terkait pangkat tituler ini, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1959 pada Bab III Pasal 6 sampai 9.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 1959

TENTANG

PANGKAT-PANGKAT MILITER KHUSUS, TITULER DAN KEHORMATAN.


BAB III

PANGKAT MILITER TlTULER.


Pasal 6.

Kepada orang-orang bukan Militer Sukarela atau Militer-Wajib yang memangku jabatan militer dapat diberikan pangkat militer tituter.


Pasal 7.

(1) Selain dari pemberian pangkat militer tituler oleh atau berdasarkan Undang-undang pangkat militer dapat diberikan kepada:

a. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Angkatan Perang yang memangku jabatan organik militer, yang menurut peraturan yang berlaku harus dijabat oleh seorang perwira;

b. Pegawai Negeri Sipil yang menurut peraturan yang berlaku di samping jabatannya dalam instansi sipil, juga memangku jabatan militer yang harus dijabat oleh seorang perwira;

c. Pejabat yang untuk kepentingan jabatannya dalam rangka keadaan bahaya dan pertahanan negara, memerlukan pangkat militer menurut penetapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

(2) Pangkat militer tituler yang diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan ayat (1) pasal ini adalah yang sepadan dengan jabatan yang dipangkunya, dengan ketentuan bahwa pangkat militer tituler bagi mereka yang termasuk golongan tersebut dalam ayat 1 itu pada huruf a dan huruf b sekurang-kurangnya adalah pangkat terendah dalam golongan Perwira.

(3) Pemberian pangkat militer tituler termaksud pada ayat 1 huruf a, b, dan c pasal ini dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan.

(4) Dalam hal orang bukan militer, dipanggil oleh Penguasa Keadaan Perang untuk bekerja pada A.P.R.I. sebagai yang dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, maka kepada orang tersebut oleh Penguasa Keadaan Perang yang bersangkutan diberikan pangkat militer yang sepadan dengan tugas pekerjaannya yang dibebankan kepadanya.


Pasal 8.

(1) Pangkat militer tituler bagi pejabat tersebut dalam pasal 7 ayat 1 huruf a dan huruf b hanya berlaku selama pejabat yang bersangkutan memangku jabatan yang menjadi dasar pemberian pangkat titulernya dan jabatan itu tetap merupakan jabatan yang menurut peraturan yang berlaku harus dijabat oleh seorang perwira.

(2) Pangkat militer tituler bagi pejabat tersebut dalam pasal 7 ayat 1 huruf c hanya berlaku selama pejabat yang bersangkutan memangku jabatan yang menjadi dasar pemberian pangkat titulernya dan jabatan itu tetap merupakan suatu jabatan yang menurut penetapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya memerlukan pangkat militer tituler, dengan ketentuan bahwa pangkat militer tituler tersebut dianggap gugur dengan sendirinya dengan berakhirnya tingkatan keadaan bahaya yang bersangkutan, kecuali jika tingkatan keadaan bahaya ini disusul dengan tingkatan keadaan bahaya yang lebih tinggi derajatnya.

(3) Pangkat militer tituler yang pemberiannya berdasarkan pasal 7 ayat (4) berlaku surut sampai saat pemanggilan orang yang bersangkutan dan hanya berlaku sampai pembebasan orang tersebut dari ikatan Angkatan Perang dengan ketentuan bahwa pangkat tituler tersebut dianggap gugur dengan sendirinya dengan berakhirnya keadaan perang.

(4) Pencabutan pangkat militer tituler dilakukan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berhak menentukannya.


Pasal 9.

(l) Pemberian pangkat militer tituler kepada seseorang tidak membawa akibat pemberian penyesuaian gaji menurut peraturan gaji militer.

(2) Kepada mereka yang memperoleh pangkat militer tituler berdasarkan peraturan ini dapat diberikan tunjangan honorarium menurut ketentuan-ketentuan peraturan Menteri, kecuali jika Peraturan Pemerintah menetapkan lain.



Jika mengacu pada Pasal 6 maka Deddy Corbuzier atau penerima pangkat, sudah memenuhi syarat. Kemudian berlanjut ke Pasal 7 ayat 1 huruf a dan b, yang mengacu pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka boleh jadi Deddy belum bisa memenuhi syarat. Namun selanjutnya di ayat 1 huruf c terdapat kata "Pejabat" yang kemudian jabatannya tersebut diperlukan untuk pertahanan negara dan bila negara dalam keadaan bahaya. Kemungkinan bisa jadi dari bagian ayat tersebut Deddy Corbuzier dianggap sebagai pejabat yang diperlukan negara.

Foto milik Suara.com


Sebagai seorang seniman, mentalis, pesulap, dan presenter, pemilik channel YouTube "Deddy Corbuzier" yang kerap mengudara di dunia maya dengan program podcast, Deddy juga memiliki saham di beberapa perusahaan. Masih dari ayat 1 huruf c tersebut, dikatakan bahwa penetapan atas seseorang yang berhak mendapat pangkat tituler, dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Maka dalam hal ini Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, atau pejabat yang ditunjuk Prabowo yang berhak menetapkannya.

Maka apakah Menteri Pertahanan menilai bahwa Deddy Corbuzier -dengan aktifitas publik dan bisnisnya, merupakan golongan pejabat yang diperlukan jabatannya demi pertahanan negara dan karena keadaan negara bahaya? Mungkin saja begitu, sehingga selanjutnya bisa lanjut ke Pasal 7 Ayat 2 dan 3. 

Karena bila berlanjut ke Pasal 7 ayat 4 adalah mustahil ditujukan kepada seorang Deddy Corbuzier. Kenapa? Tentunya lantaran negara ini tidak dalam genggaman Penguasa Keadaan Perang. Maka setelah Deddy Corbuzier memenuhi Pasal 7 ayat 1 huruf c, berlanjut ke Pasal 8 dan Pasal 9 untuk menyelesaikan hak dan kewajiban baginya. Kini secara sah artis bertinggi badan 181 cm itu menyandang nama Letkol (Tit) Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo.

Post a Comment

0 Comments